post-image
user

Guna melindungi dan mendampingi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kasus hukum, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Cilegon akan membentuk Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Kota Cilegon. Hal itu menyusul adanya kunjungan kerja ke LKBH Provinsi Jawa Barat pada 1-2 Maret 2017, yang diikuti oleh sembilan orang perwakilan dari Korpri Kota Cilegon, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Cilegon, advokat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kota cilegon.


Dijelaskan Sekretaris Korpri Kota Cilegon, Wawan Dahlan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari teknis dari pembentukan, kepengurusan, dan pelaksanaannya LKBH itu sendiri. "Dibentuknya LKBH di Kota Cilegon, tentu untuk membantu dan mendampingi ASN yang terseret kasus hukum, bahkan keluarganya juga turut dibantu. Kasihan  mereka sudah bekerja untuk negara, masa pemerintah tidak turut melindungi. Meskipun keputusan akhir tetap di pengadilan," ujarnya.


Tidak hanya permasalahan tugas kerja saja, permasalahan rumah tangga juga bisa dibantu oleh LKBH tersebut. Dimana, segala proses pendampingan dan perlindungan itu akan digratiskan oleh Pemerintah Kota Cilegon. "Anggaran nantinya akan dibuat program sedemikian rupa untuk antisipasi, dan disimpan di Korpri Kota Cilegon. Sebenarnya LKBH ini bukan untuk membela jika ASN atau keluarganya benar bersalah, namun sebagai pendamping saja, hasil lolos atau tidak itu kembali pada pengadilan," paparnya.


Ditambahkan Asisten Daerah (Asda) I Kota Cilegon, Taufiqurrahman, mengapresiasi program tersebut. Kedepannya, para ASN bisa lebih terlindungi. "Saya sangat mengapresiasi akan dibentuknya LKBH, yang bisa membantu ASN dalam menghadapi kasus hukum yang menjeratnya," singkatnya.